Informasi

Blog dalam tahap pengembangan

Selasa, 04 Desember 2018

Desember 04, 2018

JENIS DAN PENGGUNAAN METERAI


Dalam kehidupan sehari – hari tentu kita pernah mendengar atau membuat surat pernyataan yang ditanda – tangani diatas meterai, tetapi tidak hanya sebatas surat pernyataan saja yang dapat dikenakan bea meterai, ada beberapa jenis dokumen menurut ketentuan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai  jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dapat dikenakan bea meterai dan ada pula dokumen yang tidak dikenakan bea materai.
Sebelum mengenal dokumen yang dapat dikenakan bea meterai dan dokumen yang tidak dapat dikenakan bea meterai, sebaiknya terlebih dahulu kita mulai mengenal apa itu bea meterai. Secara eksplisit dalam Undang – undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai tidak disebutkan secara eksplisit mengenai definisi bea meterai, namun dalam Pasal 1 ayat ( 2 ) huruf ( c ) Undang – undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai disebutkan definisi mengenai benda meterai. Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Meterai tersebut bisa dibeli dari Pejabat Pos yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 2 ) huruf ( e ) Undang – undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang diserahi tugas melayani permintaan permeteraian kemudian.
Berikut adalah dokumen yang dikenakan bea meterai menurut ketentuan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai  jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai :
a.  Surat perjanjian dan surat – surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;
b.      Akta – akta Notaris termasuk salinannya;
c.   Akta – akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) termasuk rangkap – rangkapnya;
d.      Surat yang memuat jumlah uang yaitu :
1)      Yang menyebutkan penerimaan uang;
2)      Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di Bank;
3)      Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di Bank, atau;
4)      Yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.
e.       Surat berharga seperti wesel, promes, dan askep, atau;
f.       Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan, yaitu :
1)      Surat – surat biasa dan surat – surat kerumahtanggan;
2)  Surat – surat yang semula tidak dikenakan bea meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula.

Besaran bea materai tiap – tiap dokumen yang dikenakan bea meterai tersebut berbeda – beda, lebih jelasnya lagi Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai menyebutkan besaran bea meterai pada dokumen, yaitu :
      1.      Dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f dikenakan bea meterai dengan tarif Rp. 6.000,00 ( enam ribu rupiah );
     2.      Dokumen  sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf d dan huruf e :
a.       Yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp. 250.000, 00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ), tidak dikenakan bea materai;
b.   Yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 250.000,000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) sampai dengan Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah ), dikenakan bea materai dengan tarif sebesar Rp. 3.000,00 ( tiga ribu rupiah );
c.     Yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ), dikenakan bea materai dengan tarif sebesar Rp. 6.000,00 ( enam ribu rupiah ). 
     3.      Cek dan Bilyet Giro dikenakan bea meterai dengan tarif sebesar Rp. 3.000,00 ( tiga ribu rupiah ) tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal.
    4.      Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) dikenakan bea meterai dengan tarif sebesar Rp. 3.000,00 ( tiga ribu rupiah ) sedangkan yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) dikenakan bea meterai dengan tarif sebesar Rp. 6.000,00 ( enam ribu rupiah );
     5.      Sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah harga nominal sampai dengan Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) dikenakan bea meterai dengan tarif sebesar Rp. 3.000,00 ( tiga ribu rupiah ) sedangkan yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) dikenakan bea meterai dengan terif sebesar Rp. 6.000,00 ( enam ribu rupiah ).

Sedangkan dokumen yang tidak dikenakan bea meterai menurut ketentuan Pasal 4 Undang – undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, yaitu :
a.       Dokumen yang berupa :
1)      Surat penyimpanan barang;
2)      Konnosemen;
3)      Surat angkutan penumpang dan barang;
4)  Keterangan pemindahan yang dituliskan diatas dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1), angka 2) dan angka 3);
5)      Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
6)      Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim;
7)  Surat – surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat – surat sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai angka 6);
b.      Segala bentuk Ijazah;
c.       Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat – surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu;
d.      Tanda bukti penerimaan uang Negara dari kas Negara, kas Pemerintah Daerah dan bank;
e.    Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat – surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu;
f.       Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;
g. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi dan badan – badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut;
h.      Surat Gadai yang diberikan oleh Perusahaan Jawatan Pegadaian;
i.   Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek dengan nama dalam bentuk apapun

Dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, jenis materai dapat dibedakan menjadi 2 ( dua ) jenis yaitu meterai dengan tarif Rp. 3.000 ( tiga ribu rupiah ) dan meterai dengan tarif Rp. 6.000 ( enam ribu rupiah ) dimana dari kedua jenis meterai tersebut mempunyai kegunaan yang berbeda – beda sesuai dengan dokumen yang dapat dikenakan bea meterai.


Untuk dokumen yang dikenakan bea meterai yang akan digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata di muka Pengadilan, pada meterai yang ditempel selain dibubuhkan tanda – tangan dari para pihak, untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 angka ( 5 )  Undang – undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai penandatanganan tersebut disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda – tangan ada diatas kertas dan sebagian lagi diatas meterai tempel. Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka sesuai ketentuan Pasal 7 angka ( 9 ) Undang – undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai.

 Baca juga : Pembuktian dan Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata

Daftar Pustaka :

Undang – undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai
0
By di Tidak ada komentar:
Label: ,

Kamis, 23 Agustus 2018

Legalitas LGBT Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia, Hukum Perdata dan Hukum Pidana Positif di Indonesia
Agustus 23, 2018

Legalitas LGBT Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia, Hukum Perdata dan Hukum Pidana Positif di Indonesia


Legalitas bagi keberadaan kaum LGBT di dalam hukum positif di Indonesia memang selalu menarik untuk dijadikan bahan diskusi. Tinjauan mengenai hal tersebut berkaitan erat dengan legalitas hukum positif yang berlaku di Indonesia, terutama jika dipandang dari perspektif hak azasi manusia, hukum keperdataan dan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia.

      A.    Legalitas LGBT dalam aspek hak azasi manusia

            Setiap manusia pada hakikatnya mempunyai hak azasi manusia yang melekat di dalam dirinya sejak dia berada di dalam kandungan hingga dia dilahirkan di dunia sebagai bentuk anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijunjung tinggi, dilindungi dan dihormati oleh Negara dan oleh setiap orang demi melindungi harkat dan martabatnya serta dijauhkan dari segala tindakan diskriminasi yang ditujukan kepada dirinya. Urgensi dari eksistensi hak azasi manusia adalah antara hak azasi manusia satu sama lain dilarang di intervensi oleh siapapun dan oleh kepentingan apapun untuk menghindari sikap diskriminasi terhadap eksistensi hak azasi manusia.

            Terkait dengan hak azasi manusia, sebenarnya para kaum LGBT juga mempunyai hak azasi manusia yang melekat pada tiap-tiap diri kaum LGBT tersebut. Kaum LGBT tidak banyak berbeda dengan manusia normal pada umumnya yang mempunyai hak untuk hidup serta untuk mempertahankan kehidupannya seperti yang telah diatur dalam Pasal 28A Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau hak-hak dasar manusia yang juga diatur dalam Konvensi Internasional tentang Declaration Of Human Rights tepatnya Article 2 Declaration Of Human Rights yang menyatakan :

 “Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty. “

            Bahwa sejatinya seluruh manusia yang ada di dunia ini tetap diperlakukan sama tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, kepercayaan, politik atau pendapat lainnya, kewarganegaraan dan status yang lainnya. LGBT sendiri tidak hanya ada dan tumbuh di dalam masyarakat di Indonesia, melainkan di seluruh Negara di belahan dunia ini juga terdapat kaum semacam itu. Maka dengan adanya Declaration Of Human Rights tersebut yang pada intinya melindungi hak-hak manusia tanpa memandang segala jenis ras, warna kulit dan jenis kelamin secara tidak langsung juga merujuk kepada perlindungan kaum LGBT yang ada di seluruh dunia.

            Lalu bagaimana dengan Indonesia ? Indonesia telah meratifikasi Delcaration Of Human Rights tersebut ke dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. Ini merupakan bukti dan komitmen Indonesia untuk melindungi dan menjamin keberlangsungan hak azasi warga Negara Indonesia agar dapat berjalan dengan baik. Bahkan jauh sebelum Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional tersebut, konstitusi juga telah tegas mengatur mengenai hak azasi manusia ( seluruh Pasal 28 ).

            Tetapi apakah dengan adanya hak azasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang dapat menjadikan setiap orang tersebut mempunyai suatu hak yang tidak terbatas ? Pasal 28 J ayat ( 2 ) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan :

“ Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

            Jelas ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 28 J ayat ( 2 ) Konstitusi bahwa hak azasi manusia walaupun sudah diberikan ruang dan tempat untuk memperoleh haknya tetapi tetap saja terhadap hak azasi tersebut tetap ada batasannya dengan tujuan untuk menghormati hak azasi orang lain, dan tentu saja dalam hal ini prinsip keadilan tetap harus diutamakan agar setiap orang memiliki hak azasi yang sama.

            Kembali lagi ke pokok pembahasan awal yaitu mengenai legalitas LGBT dalam hukum positif di Indonesia. Memang setiap orang yang hidup di dunia ini, khususnya lagi bagi setiap rakyat Indonesia memiliki hak azasi yang melekat didalam dirinya sejak berada didalam kandungan sampai ia lahir ke dunia karena hal tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Tak terpungkiri juga hak azasi manusia yang dimiliki oleh kaum LGBT yang ada di Indonesia. Berdasarkan Pasal 3 ayat ( 3 ) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia setiap orang berhak atas perlindungan hak azasi manusia dan kebebasan manusia tanpa diskriminasi, mungkin hal yang demikian juga berlaku terhadap kaum LGBT yang pada dasarnya mempunyai hak untuk tidak di diskriminasi keberadaannya di Indonesia.

            Walaupun disini kaum LGBT mempunyai hak azasi untuk tidak di diskriminasi, dimana hak untuk tidak di diskrimasi tersebut tidak hanya berlaku hanya untuk suatu golongan saja akan tetapi Pasal 3 ayat ( 3 ) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia juga menunjuk ke seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya keberadaan kaum LGBT tersebut di dalam kehidupan sosial masyarakat, maka perilaku tersebut tidaklah sesuai dengan norma agama dan mungkin bagi suatu mayoritas sosial masyarakat hal tersebut dianggap sebagai hal yang tidak etis, immoralitas, bertentangan dengan nilai-nilai adat atau bahkan mengganggu ketertiban umum yang hidup dalam masyarakat.

            Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia, dimana nilai ketuhanan adalah menjadi nilai utama yang terdapat dalam Pancasila, hal ini tentu saja membuat Indonesia bukan hanya sekedar menjadi negara hukum ( recht staat ) biasa, akan tetapi Indonesia adalah Negara hukum yang berkonsep ketuhanan ( goddelijkheid recht staat ) yang secara eksplisit tersebut dalam Pasal 29 ayat ( 1 ) Konstitusi, yang menyatakan :

“ Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

            Perilaku LGBT sendiri tidak dibenarkan dan dilarang oleh norma agama manapun yang hidup di Negara Indonesia. Pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia adalah untuk berpasang-pasangan, yaitu antara laki-laki dengan perempuan, hal ini dapat dicermati dalam firman Allah SWT yang terdapat Al-Qur’an Surah Adh-Dhariyat ayat 49, yang artinya :

“ Dan segala sesuatu telah Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

            Hakikat penciptaan manusia adalah untuk berpasang-pasangan, yaitu seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan menjalin suatu ikatan perkawinan yang suci berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dengan adanya suatu perilaku LGBT tersebut tentu saja melanggar kodrat yang ditentukan oleh Tuhan, dimana dalam perilaku LGBT adalah laki-laki menyukai sesama jenisnya ( gay ), perempuan menyukai sesama jenisnya ( lesbian ), seseorang laki-laki yang menyukai laki-laki dan perempuan atau sebaliknya ( bisexual ) dan perubahan jenis kelamin ( transgender ).

            Maka dari itu, perilaku LGBT bertentangan dengan norma-norma agama yang berlaku di Indonesia, sedangkan diketahui bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( goddelijkeheid recht staat ) yang seharusnya nilai-nilai agama harus dijunjung tinggi sebagai tolak ukur moralitas suatu Bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, Pancasila sebagai falsafah pandangan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan merupakan suatu ideologi Negara menempatkan nilai ketuhanan di urutan pertama dari ke-lima sila yang terdapat didalamnya. Perilaku LGBT sendiri tidak dibenarkan oleh norma agama, jadi Negara Indonesia seharusnya juga menentang terhadap perilaku tersebut karena tidak sesuai dengan nilai luhur Pancasila.

            Dan jika karena alasan hak azasi manusia yang menjadi hak dasar setiap manusia yang juga merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi dasar untuk menjamin hak-hak dasar manusia termasuk di dalamnya kaum LGBT, maka hal ini perlu dikaji berdasarkan batasan-batasan hak-hak dasar manusia seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 28 J ayat ( 2 ) Konstitusi, dimana hak azasi manusia tersebut tetap diakui oleh Negara asalkan tidak melampaui batas, batasan tersebut meliputi :

a            .       Pertimbangan moral;
b            .      Nilai-nilai agama;
c            .       Keamanan, dan;
d            .      Ketertiban umum di dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Dengan adanya perilaku LGBT saja sudah bertentangan dengan nilai-nilai agama apalagi menyangkut mengenai pertimbangan moral dan ketertiban umum di dalam kehidupan sosial masyarakat. Tentu saja perilaku menyimpang ( social distortion ) tersebut menggangu ketertiban umum yang hidup didalam kehidupan sosial masyarakat. Hal ini berarti walaupun perilaku LGBT tetap djamin oleh hak azasi manusia tetapi hak azasi ini tidak mencerminkan nilai keadilan ( justice value ) bagi semua rakyat, karena disisi lain ada yang diuntungkan karena sesuatu hal dan disisi lain ada yang merasa dengan adanya hak tersebut menggangu ketertiban umum yang hidup di dalam kehidupan sosial masyarakat.

Walaupun LGBT tidak dapat dikategorikan ke dalam suatu bentuk kejahatan yang diatur dalam buku – II KUHP maupun pelanggaran yang diatur dalam buku – III KUHP, namun perilaku LGBT tersebut merupakan suatu hal penyimpangan sosial ( social distortion ) yang ditakutkan oleh masyarakat karena dengan adanya perilaku tersebut akan membawa dampak dan pengaruh secara langsung maupun tidak langsung di dalam kehidupan sosial masyarakat. Pada akhirnya perilaku LGBT tersebut dipandang sebagai perilaku yang bersifat negatif di mata masyarakat Indonesia.

      B.     Legalitas LGBT dalam hukum perdata positif di Indonesia

Hubungan yang terjadi antara pelaku LGBT tentu saja menimbulkan suatu hubungan keperdataan, dimana hubungan keperdataan tersebut biasanya mengarah kepada persoalan perkawinan. Apakah di dalam hukum perdata positif di Indonesia yang sekarang ini me-legalkan perkawinan sesama jenis ?

Perkawinan sejatinya juga merupakan hak azasi untuk setiap rakyat Indonesia, dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 28B ayat ( 1 ) Konstitusi, yang menyatakan :

“ Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Perkawinan yang sah tersebut kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan amanat dari Pasal 28B ayat ( 1 ) Konstitusi. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

“ Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dapat dicermati dari definisi diatas, bahwa perkawinan hanya dapat dilaksanakan antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat perkawinan. Hukum positif perkawinan yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bagi umat muslim di Indonesia. Di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa suatu perkawinan harus memenuhi rukun-rukun, diantaranya :

a         .       Calon mempelai pria;
b         .      Calon mempelai wanita;
c         .       Wali nikah;
d         .      Dua orang saksi, dan;
e         .       Ijab dan kabul.

Rukun perkawinan atau rukun pernikahan dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam juga secara tegas menyebutkan bahwa subjek perkawinan tersebut hanyalah seorang calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Jadi, jelas bahwa di dalam hukum perdata positif di Indonesia tidak ada ruang dan tempat untuk melegalkan perkawinan sesama jenis, dan jika ada pun perkawinan tersebut harus dibatalkan demi hukum ( absolut nietig ).

      C.    Legalitas LGBT dalam hukum pidana positif di Indonesia

Lingkup LGBT sangat luas apabila dikaitkan dengan hukum pidana, mengingat LGBT tersebut merupakan empat perilaku yang berbeda yaitu Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender yang penyebutannya di jadikan menjadi satu ( akronim ). Namun diantara empat perbuatan tersebut, yang paling banyak menjadi sorotan adalah mengenai hubungan sesama jenis yang tidak dibenarkan dalam norma agama dan bertentangan dengan nilai luhur Pancasila serta Konstitusi. Di dalam KUHP, terutama yang mengatur mengenai delik kejahatan dan pelanggaran kesusilaan, secara spesifik belum ada yang mengatur mengenai hal tersebut.

Fakta yang pertama adalah KUHP merupakan konkordasi dari hukum pidana Kolonial Belanda yaitu Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch-Indie dan diubah namanya menjadi Wetboek Van Strafrecht ( kemudian yang sekarang ini dikenal dengan nama KUHP ) oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan sampai sekarang masih digunakan dan menjadi landasan hukum materiil hukum pidana positif di Indonesia. Maka secara tidak langsung kiblat hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia yaitu berkiblat pada hukum pidana Belanda yang digunakan pada zaman Kolonialisme yang dulunya Indonesia masih bernama Nederlandsch Indie. Sedangkan hukum dan norma-norma adat ( living law ) yang tidak tertulis umumnya tidak terlalu banyak berperan dalam pembentukan hukum pidana di Indonesia, karena hukum pidana Indonesia yang berlaku saat ini merupakan sebuah injection atau suntikan dari budaya Eropa khususnya Belanda yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma adat yang hidup di dalam masyarakat Nusantara. Dengan adanya suntikan hukum pidana yang lekat dengan budaya Eropa tersebut maka tidak sesuai dengan hukum adat maupun norma-norma yang tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat terutama mengenai kesusilaan.

Fakta kedua, bahwa sejak tahun 1811 Belanda telah melegalkan homoseksualitas dan  pada tahun 2001 Belanda melegalkan aktivitas lesbian dan gay dalam bentuk pernikahan sesama jenis di Negaranya, dan mengadakan festival gay pride ! setiap awal Agustus ( sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_LGBT_di_Belanda ). Tentu saja hal ini berkaitan dengan fakta yang pertama mengenai konkordasi Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch-Indie menjadi KUHP, dimana di dalam KUHP tersebut terdapat nilai-nilai yang identik dengan budaya yang hidup di Belanda terutama mengenai hal kesusilaan khususnya mengenai lesbian dan gay yang merupakan tindakan tercela dan tidak sesuai dengan norma agama dan norma adat yang hidup ( living law ) dan ada di dalam hukum adat Nusantara yang selalu menjunjung tinggi norma agama dan kesopanan.

Jika dicermati, delik kejahatan kesusilaan yang terdapat dalam Pasal 281 – 296 KUHP tidak ditemukan satu pun pemidanaan terhadap pelaku lesbian dan gay. Dalam hal ini, saya tidak beranggapan bahwa setiap orang yang terlibat dalam lesbian, gay, bisexual dan transgender harus dijatuhi pidana atau kriminalisasi, karena setiap perbuatan lesbian atau gay belum tentu dapat dikatakan sebagai sebuah perbuatan kejahatan. Melainkan, apabila hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melawan hukum dan dilakukan dengan unsur-unsur paksaan ( dwang ), kesengajaan ( dolus ), kelalaian ( culpa ) niatan ( mens rea ), perlakuan kejahatan itu sendiri ( actus reus ) ancaman dan delik-delik lain yang berkaitan dengan kejahatan, maka terhadap perilaku tersebut harus di pidana. Tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana sebenarnya bukanlah suatu pemidanaan terhadap pelakunya, tetapi dengan adanya hukum pidana seseorang dapat lebih berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan, manakala perbuatan ini sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan pidana, artinya hukum pidana senantiasa selalu mengedepankan upaya pencegahan ( preventif ) daripada upaya penindakan ( represif ), karena upaya penindakan dalam hukum pidana merupakan langkah terakhir ( foldium remedium ).

Dalam hal kejahatan kesusilaan sesama jenis, memang ada satu pasal yang mengatur mengenai hal tersebut di dalam KUHP, yaitu Pasal 292 KUHP yang menyatakan :

“ Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya dengan dia yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Apabila konteks Pasal 292 KUHP dicermati, maka terdapat suatu delik perbuatan kejahatan dimana seseorang yang dewasa melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa ( anak ) yang jenis kelaminnya sama dimana konteks ini merujuk pada perbuatan lesbian atau gay¸ tetapi disisi lain delik kesusilaan yang terdapat dalam Pasal 292 KUHP tersebut juga dapat mengarah ke perbuatan sodomi atau pedofilia yang korbannya adalah anak-anak. Sedangkan secara lex specialis perbuatan ini sudah dirumuskan ke dalam Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana yang sama yaitu paling lama lima tahun penjara.

Upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh Pasal 292 KUHP hanya sebatas perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak-anak yang sama jenis kelaminnya. Sedangkan anak menurut Pasal 1 ayat ( 3 ), ( 4 ) dan ( 5 ) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 ( delapanbelas ) tahun.

Baca juga : Berapakah usia kedewasaan dalam hukum ?

Sedangkan bagi orang dewasa yang berusia diatas 18 ( delapanbelas ) tahun, tidak diberikan kepastian terhadap perlindungan hukum apabila yang bersangkutan menjadi korban pencabulan sesama jenis baik itu lesbian maupun gay. Bisa saja pelaku tersebut mengincar korban yang usianya diatas 18 ( delapanbelas ) tahun. Artinya pelaku tersebut tidak memandang segala jenis usia ketika ia melakukan perbuatan kejahatan tersebut, karena mungkin di dalam dirinya timbul hasrat untuk melakukan perbuatan demikian dan mengincar siapa saja yang ada dihadapannya. Sehingga pelaku tersebut secara melawan hukum merampas kemerdekaan orang lain yang sama dewasanya dan sama jenis kelaminnya dengan cara paksaan dimana hal tersebut sama halnya dengan Pasal 285 KUHP dimana ada unsur ancaman kekerasan dan pemaksaan yang dilakukan guna memberikan stimulus terhadap perbuatan kejahatan tersebut, tetapi yang membedakan antara Pasal 285 KUHP dan 292 KUHP adalah siapa korbannya dan jenis kelaminnya dimana dalam kasus ini berkaitan dengan perilaku lesbian dan gay. Jika didalam Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan korbannya adalah seorang wanita yang bukan istrinya, sedangkan dalam Pasal 292 KUHP korbannya adalah orang yang belum dewasa ( anak ) yang jenis kelaminnya sama.

Namun, terhadap kejahatan kesusilaan yang korbannya adalah orang dewasa yang jenis kelaminnya sama, dimana dalam kasus ini berkaitan dengan lesbian, gay, dan transgender sama sekali belum diatur di dalam hukum pidana positif di Indonesia, hal ini berkaitan dengan fakta bahwa di Belanda telah melegalkan aktivitas homoseksualitas sejak tahun 1811 dan pastinya delik mengenai kejahatan kesusilaan dengan jenis kelamin yang sama dan korbannya orang dewasa adalah alasan logis mengapa terhadap perbuatan ini tidak diatur dalam KUHP.

Tentu saja hal ini mengakibatkan kekosongan hukum yang harus secepatnya diisi agar hukum pidana positif di Indonesia menjadi hukum yang progresif yang selalu fleksibel mengikuti perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA :


Al – Qur’an
Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang – undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
Kitab Undang – undang Hukum Perdata

Universal Declaration of Human Rights

0
By di Tidak ada komentar:
Label: , ,

Minggu, 06 Mei 2018

Korelasi Pemenuhan Hak Konstitusional Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam Mewujudkan Negara Anti Korupsi
Mei 06, 2018

Korelasi Pemenuhan Hak Konstitusional Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam Mewujudkan Negara Anti Korupsi



Subtema :

Pemenuhan hak konstitusional bagi rakyat Indonesia yang berada di wilayah terluar, terdepan dan tertinggal


A.Latar Belakang


1. Hak konstitusional bagi seluruh rakyat Indonesia


Indonesia adalah salah satu Negara kepulauan terbesar di dunia, teritorial wilayah laut, udara dan darat Negara Kesatuan Republik Indonesia terhampar dan terbentang dari ujung barat di Pulau Sabang sampai ujung timur di Kota Merauke, menjadikan Indonesia sebagai negara yang paling banyak mempunyai sumber daya alam terkaya di seluruh dunia. Geografi Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa yang menjadikan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia sebagai negara tropis dan mempunyai tanah yang subur, gemah ripah loh jinawi. Kesuburan tanah tersebut juga menjadi berkah bagi berbagai suku dan ras yang berbeda-beda yang tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik bagi warga negara yang hidup didaerah terluar ( perbatasan negara ), warga negara yang hidup di wilayah yang tertinggal ( pelosok ) sampai warga yang hidup di daerah perkotaan. Semua warga Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mempunyai hak yang sama untuk dapat menikmati bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya tanpa memandang dimana warga negara tersebut hidup dan berada, selama ia masih berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selama itulah warga negara Indonesia dapat menikmati kekayaan alam yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut merupakan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk dapat menerapkan dasar-dasar Negara yang terdapat dalam Pancasila terutama sila ke-lima yaitu dalam rangka untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Peran rakyat Indonesia dalam mewujudkan negara anti korupsi


Perbuatan korupsi adalah perbuatan yang sangat tercela dan dapat merugikan keuangan negara. Akibatnya nilai keadilan ( justice value ) dan kemakmuran yang menjadi hak konstitusional warga negara Indonesia menjadi terhambat dan sulit tercapai  dengan adanya perbuatan korupsi tersebut. Sistem pemerintahan desentralisasi jika tidak dibarengi dengan pembenahan dan manajemen birokrasi yang baik akan menjadi sarang bagi perbuatan korupsi dilakukan. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga anti korupsi saja tidak cukup apabila tidak tersinkron dengan peranan masyarakat. Hak konstitusional bagi warga negara Indonesia mempunyai korelasi yang erat dengan perwujudan negara Indonesia yang anti dan bebas dari korupsi serta mengawal keberhasilan demokrasi terutama dari segi pengawasan, mengingat masyarakat merupakan civil society yang paling dekat dalam pemerintahan di tingkat daerah. Sehingga memudahkan masyarakat secara langsung untuk mengawasi dan meminimalisir tindakan korupsi, hal tersebut juga merupakan hak konstitusional bagi warga negara Indonesia dalam upaya pembelaan negara ( Pasal 27 ayat ( 3 ) Konstitusi ) yaitu membela negara dari perbuatan korupsi. Selain itu, hak konstitusional lain yang dimiliki oleh warga negara Indonesia dalam peranannya mewujudkan negara yang bebas dari korupsi adalah hak untuk mengeluarkan pendapatnya dengan cara mencari dan memperoleh informasi  apabila secara langsung mengetahui tindakan yang patut diduga sebagai tindakan korupsi.

B. Pembahasan


1. Pemenuhan hak konstitusional


Tujuan hidup bangsa Indonesia yang sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan bentuk dasar dari sebuah hak konstitusional yang dimiliki oleh tiap-tiap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud dari tujuan bangsa Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan suatu tujuan bagsa Indonesia tersebut, akhirnya oleh pendiri bangsa ( founding father ) disusunlah suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi dan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Di dalam konstitusi tersebut terdapat suatu hak yang disebut sebagai hak konstitusional atau hak dasar setiap warga negara Indonesia yang diakui oleh konstitusi, sebagaimana negara Indonesia mengakui bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut merupakan hak konstitusional bagi seluruh warga Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa terkecuali. Sebagai negara yang mengusung konsep demokrasi dimana dalam demokrasi rakyat diberikan partisipasi secara langsung untuk berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Indonesia juga memberikan dan mengakui hak konstitusional bagi seluruh warga negara Indonesia dalam suatu kegiatan pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, memilih Wakil Rakyat dan memilih Kepala Daerah. Adanya pemilihan umum yang diselenggarakan setiap 5 ( lima ) tahun sekali adalah bukti nyata bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi nilai demokrasi dan pemenuhan hak konstitusional warga negara Indonesia untuk berperan aktif dalam pemilihan umum.

            Selain berperan aktif dalam penyelenggaraan pemilihan umum, warga negara Indonesia juga mempunyai banyak hak konstitusional yang dijamin oleh negara dalam sebuah konstitusi, diantaranya :

     a. Mengenai warga negara dan penduduk yang diatur dalam Bab X Pasal 26 dan pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara normatif dan konstitusional, Pasal 27 ayat ( 1 ) Konstitusi memberikan kedudukan bagi seluruh warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum ( equality before the law ), artinya tidak peduli siapa itu orangnya, kedudukan sosialnya maupun dimana ia berada, kedudukan yang sama didepan hukum ( equality before the law ) adalah bentuk dari hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia yang berkaitan erat dengan hak azasi manusia yang bebas dari diskriminasi dan intimidasi. Secara konstitusional, setiap warga negara Indonesia juga mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 27 ayat ( 2 ) Konstitusi serta mempunyai hak untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara; 

   b. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat demi kemajuan Bangsa yang juga merupakan hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

      c. Hak konstitusional bagi seluruh rakyat Indonesia yang paling banyak diatur dalam konstitusi adalah mengenai hak azasi manusia yaitu mulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, hak konstitusional dalam bentuk hak azasi manusia tersebut diantaranya adalah hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak azasi terhadap perlindungan anak, hak mendapat pendidikan yang layak, hak mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, hak untuk bekerja dan mendapatkan gaji yang layak, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, hak atas status kewarganegaraan, hak kebebasan beragama, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, hak untuk memperoleh perlindungan diri, hak bebas dari segala tindakan penyiksaan, hak untuk hidup sejahtera dan hak bebas dari perlakuan diskriminasi dan intimidasi;

     d. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak konstitusional untuk memperoleh pendidikan tanpa terkecuali;

     e.  Hak atas kesejahteraan sosial sebagai bentuk dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia diantaranya adalah hak untuk dapat menikmati hasil bumi dan air, hak konstitusional bagi warga negara Indonesia yang fakir miskin dan anak yang terlantar untuk dapat diperlihara oleh negara dan hak konstitusional warga negara Indonesia untuk memperoleh jaminan kesejahteraan sosial.

Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia maka hak konstitusional setiap warga negara Indonesia harus dapat dipenuhi oleh negara. Jika dari segi normatif perumusan hak konstitusional sudah sangat bagus maka perumusan hak konstitusional tersebut juga harus dibarengi dari segi implementatif agar cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia dapat tercapai. Jika melihat dari kondisi geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia maka sudah tepat apabila sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem desentralisasi, hal ini juga menjadi salah satu faktor dan parameter bagaimana keberhasilan pemenuhan hak konstitusional warga Negara Indonesia di tiap-tiap daerah otonomi di Indonesia. Tentu saja warga negara Indonesia yang bermukim di daerah perkotaan akan mendapatkan pemenuhan hak konstitusional secara lebih daripada warga negara Indonesia yang bermukim di wilayah pelosok pedesaan ataupun di daerah perbatasan negara maupun daerah yang mempunyai aksesbilitas yang sulit dijangkau, pemerataan dan pendistribusian pembangunan masih saja terpusat pada daerah perkotaan sedangkan disisi lain wilayah pedesaan dan wilayah perbatasan juga membutuhkan pemerataan dan pendistribusian pembangunan agar nilai-nilai keadilan dapat terwujud dengan maksimal. Dengan melihat kondisi tersebut seharusnya pemerintah menjadi semakin giat untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia terutama dalam rangka memajukan kesejahteraan umum agar dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara tidak ada lagi dikotomi atau perbedaan berdasarkan wilayah tempat tinggal warga negara Indonesia. Perlakuan yang sama seharusnya bukan hanya di depan hukum saja, untuk mewujudkan hak konstitusional yang berdasarkan keadilan sosial, perlakuan yang sama seharusnya juga dapat berasal dari segi sosial dan ekonomi.

2. Korelasi antara pemenuhan hak konstitusional dalam mewujudkan negara anti korupsi


Indeks kemajuan suatu negara demokrasi konstitusional adalah tercapai dan terpenuhinya hak konstitusional bagi seluruh warga negaranya, karena warga negara bukanlah sekedar suatu unsur lagi yang diperlukan dalam pembentukan negara selain adanya wilayah dan pemerintahan yang berdaulat, melainkan warga negara merupakan suatu unsur yang sangat vital dimana unsur tersebut saling berdampingan dengan keberhasilan pemerintah untuk mewujudkan tujuan bangsa, mengingat konstitusi memberikan kedaulatan kepada rakyat. Terutama peranannya dalam membantu pemerintah untuk mewujudkan negara yang bebas dari korupsi dan mengawal keberhasilan demokrasi di suatu negara terutama Indonesia. Tingkat pendidikan warga negara yang tinggi juga merupakan salah satu faktor keberhasilan dan kunci bagi tercapainya negara yang bebas dari korupsi, memperoleh pendidikan adalah hak konstitusional bagi seluruh warga negara Indonesia. Maka dari itu timbul suatu korelasi yang tidak dapat dipisahkan antara keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan dan memenuhi hak konstitusional setiap warga negara tanpa terkecuali dengan tingkat keberhasilan menekan angka korupsi di suatu wilayah negara, apalagi dengan sistem pemerintahan desentralisasi yang membagi wilayah negara menjadi beberapa daerah otonomi seperti halnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain mempermudah pemenuhan hak konstitusional bagi warga negaranya disisi lain juga timbul kekhawatiran hak konstitusional tersebut tidak akan tercapai akibat adanya perbuatan korupsi tersebut. Negara demokrasi yang baik adalah yang mampu menempatkan rakyatnya secara langsung dalam pemerintahan seperti halnya pemilihan umum dimana rakyat berpartisipasi secara aktif untuk ikut serta dalam memajukan pemerintahan dan dalam rangka pengawasan korupsi.

C. Kesimpulan


Sebagai negara yang mengusung konsep demokrasi yang secara langsung melibatkan warga negaranya dalam urusan pemerintahan, maka hak konstitusional warga negara Indonesia yang tertuang dalam konstitusi harus dapat dipenuhi oleh negara sebagai wujud daripada implementasi cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selain itu terdapat korelasi yang bagus jika hak konstitusional terpenuhi dengan penekanan angka korupsi jika warga negara Indonesia dilibatkan secara langsung dalam proses preventif yaitu pengawasan.

 Kata kunci : Hak konstitusional, Negara demokrasi, Anti Korupsi

Daftar Pustaka :


Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
0
By di Tidak ada komentar: